Bipas : Presiden SBY menanggapi Polemik Seputar RUU PILKADA

Jakarta, 15 September 2014, Presiden SBY ingin opsi yang terbaik bagi rakyat Indonesia terkait dengan polemik seputar RUU Pilkada yang kini dibahas oleh DPR dan Pemerintah.

Video Terkait : SBY PILIH PERTAHANKAN PILKADA LANGSUNG OLEH RAKYAT

" Mudah mudahan Negara & Bangsa kita menetapkan sistem dan tatanan apa yang paling tepat terkait dengan Rancangan Undang Undang Pilkada " ucap Presiden SBY saat membuka rapat terbatas di kantor Presiden, (Jakarta, Minggu 14/9/2014).

Presiden menguraikan, berbagai pihak selalin harus melihat kepada semangat reformasi juga harus melihat pula akibat atau penyimpangan apa saja yang bakal terjadi sebelum menentukan opsi yang akan disepakati dalam penetapan sistem RUU Pilkada itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga menjelaskan, sepanjang siang ini (kemarin), sebelum rapat terbatas, beliau tengah bekerja dalam menyelesaikan sistem apa yang paling tepat terkait dengan RUU Pilkada yang kini sedang menjadi pembahasan yang faktual di masyarakat luas.

Presiden Mengungkapkan, pada jum'at (12/09/2014) lalu, menteri Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto bersama sama dengan menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah menemui beliau ( SBY ), isi dari pertemuan itu adalah membahas serta melaporkan dinamika dan situasi politik di indonesia, terutama di ringkat PARLEMEN.

" KEKUATAN POLITIK NYARIS TERBELAH DUA DENGAN SEJUMLAH VARIANNYA" ungkap Beliau

Untuk itu SBY mengatakan, beliau juga tengah meyelesaikan dalam mencari opsi apa yang terbaik terkait masalah RUU Pilkada. dan ditempat terpisah, Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch berpendapat, Pemilihan Kepala daerah langsung oleh rakyat, membantu membangun akuntabilitas Pemimpin terhadap Publik yang telah memilihnya.

" Pemilihan secara Langsung adalah model yang dapat membangun relasi Akuntabilitas terhadap publik" ujar Koordinator ICW, Abdullah Dahlan.

menurutnya, bila kepala daerah dipilih secara tidak langsung melalui DPRD, maka pertanggung jawaban pemimpin terpilih adalah elite politik, bukan masyarakat. Sebelumnya, Pemerintah Melalui Kementerian Dalam Negeri menginginkan pemilihan kepala daerah tetap secara langsung dengan sejumlah perbaikan sistem, guna mencegah pemborosan anggaran dan pembangunan Dinasti Politik (ay)

Sumber : Antara via ROL

Berita Terkat :