Jakarta, 12 Sept. 2014, Jokowi, Presiden terpilih 2014-2019 menegaskan tidak sepakat dengan RUU Pilkada yang diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan DEMOKRAT.
" Kalo saya kan sudah jelas Tidak Setuju" kata Jokowi di Balai Kota Jakarta ( Jum'at 12/9/2014)
Menurutnya permasalahan Pilkada berada pada anggota dewan, sedangkan yang menjadi urusan Utamanya adalah
mengenai pemerintahan, Jokowi mengaku tak ingin terlibat terlalu dalam dengan polemik yang sedang bergulir di kalangan luas ini.
Itu Urusan Dewan. ya urusan dewan, urusan saya ya urusan pemerintahan, Biasa ajalah dalam politik seperti itu, ungkapnya di balai kota saat itu.
Namun Jokowi menambahkan, Jika benar UU Pilkada di ubah, maka jelas Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, Bagaimana tidak, Kepala daerah yang awalnya dipilih langsung oleh Rakyat, kembali dipilih oleh perwakilan rakyat.
Ya betulkan, ya mundur dong, masa dari tangan rakyat ko kembali ke dewan, itu mundur namanya, seharusnya dikoreksi lalu diperbaiki PELAKSANAANNYA, SISTEMNYA, TEKHNISNYA" tegas Jokowi. Kalau masih ada pelaksanaan lapangan yang diperbaiki sistemnya, kemunduran demokrasi memotong kedaulatan rakyat" tambahnya.
Sebelumnya juga para Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( APKESI ) sudah menyatakan " MENOLAK RUU PILKADA DI DPRPD.dan RUU PILKADA ini jugalah yang membuat paangannya memimpin jakarta AHOK atau Basuki T Purnama, mengundurkan diri dari GERINDRA yang mendukung perubahan RUU PILKADA tersebur
Sumber : Merdeka.com