Translate

Senin, 08 September 2014

Ahok : Jika Kepala Daerah dipilih DPRD, Berpotensi Menjadi " SAPI PERAH "

Jakarta, Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak sepakat dengan rancangan perubahan Mekanisme pemilihan kepala daerah dalam rancangan undang undang ( RUU ) Pilkada. Menurutnya " Kepala daerah yang dipilih oleh DPRD yang bukan melalui Pemilu langsung pasti akan berpotensi menjadikan Kepala Daerah sebagai SAPI PERAH.


Akan ada kongkalikong, permainan, seperti sapi perah, dia ( kepala daerah ) ngga lagi akan pernah ngurusi rakyat, dan pastinya akan mengurusi kepentingan DPRD, Tegas Ahok, di BALAI KOTA JAKARTA, senin ( 8-9-2014).



Ahok mengatakan, Jika perubahan mekanisme itu benar benar dilakukan, itu jelas berarti membuktikan bahwa indonesia lupa akan tujuan reformasi yang diperjuangkan selama ini, ahok mengatakan semangat reformasi adalah " Pemilihan Langsung oleh Rakyat, karena pada tahun 1998 ketika reformasi di gulirkan, Kepala daerah dianggap tak pernah benar benar  mengurusi Rakyat, Kepala daerah dianggap hanya mementingkan kepentingan DPRD yang memilihnya, Sehingga DPRD seperti raja pada saat itu. Ahok menuturkan , dengan alasan itulah Rakyat menginginkan sebuah perubahan sistem pemilihan yaitu dengan pemilihan SECARA LANGSUNG dengan melibatkan Rakyat.

" Jika itu dilakukan, berarti kepala daerah nantinya ngga ngurusin rakyat, tiap hari hanya mikirin bagaimana duit APBD dipakai service DPRD main golf, makan di restoran mewah, Rakyat mau ngomel ngga mau pusing, karena yang nentukan terpilih atau tidaknya kan sekelompok orang di DPRD saja, " Tegas Ahok.

Usulan Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, saat ini memang sedang di bahas oleh PANJA RANCANGAN UNDANG UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH ( RUU Pilkada ) dengan kementerian Dalam Negeri di DPR. Namun masih menjadi Pro dan Kontra karena fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih sepakat pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sedangkan fraksi PDIP, HANURA, dan PKB tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh RAKYAT. " ini untuk menjaga keadilan rakyat" (aay)

sumber Liputan 6